POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023. Besaran tunjangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 215 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Berau Nomor 359 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Dalam lampiran surat keputusan disebutkan besaran yang diterima setiap PPPK beragam sesuai dengan golongan dan daerah penempatan dimana ditugaskan. TPP terbesar diberikan kepada PPPK golongan 9,10,11 dan 12 yang ditugaskan didaerah sangat terpencil dengan besaran yang diterima Rp 3.600.000. Sementara besaran TPP terendah diberikan kepada PPPK pada golongan 5,6,7 dan 8 yang bertugas di perkotaan atau didaerah biasa dengan besaran yang diterima Rp 1.950.000. (Lihat grafis).

Bupato Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan, besaran pemberian TPP ini ditetapkan melalui pembahasan bersama yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah. Serta tindaklanjut komitmen yang disampaikannya untuk mengevaluasi kembali besaran TPP, saat memberikan arahan kepada PPPK beberapa waktu lalu. “Jadi ini kebijakan Pemkab Berau untuk mengakomodir aspirasi para PPPK yang disampaikan kepada Bupati. Kekurangannya akan dianggarkan di APBD Perubahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan Pemkab Berau menetapkan pemberian TPP mempertimbangkan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Terlebih setiap tahun akan terus dilakukan pengangkatan PPPK.  Tahun ini jumlah PPPK mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 400 orang bertambah menjadi 1.600 orang. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan program

Pemerintah mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi PPPK. “Jadi saya meminta dievaluasi dan tim telah selesai melakukan perhitungan. Jadi takehomepaynya sama dengan PNS pada golongan dan masa kerja yang sama,” jelasnya.

Pemberian TPP ini dijelaskannya merupakan tambahan penghasilan bagi ASN yang sewaktu waktu besarannya bisa berubah, lebih besar atau bahkan menurun. Hal itu dilihat dari kondisi keuangan pemerintah daerah. (Sep/adv/prokopim)